sebutkan pengaruh kebijakan pemerintah jepang dalam bidang politik

Pengaruh Kebijakan Jepang Pada Bidang Politik

           

             Kebijakan pertama yang dilakukan Dai Nippon (pemerintah militer Jepang) adalah melarang semua rapat dan kegiatan politik. Pada tanggal20 Maret 1942, dikeluarkan peraturan yang membubarkan semua organisasi politik dan semua bentuk perkumpulan. Pada tanggal 8 September 1942 dikeluarkan UU no. 2 Jepang mengendalikan seluruh organisasi nasional.

Selain itu, Jepangpun melakukan propaganda untuk menarik simpati bangsa Indonesia dengan cara:Menganggap Jepang sebagai saudara tua bangsa Asia (Hakko Ichiu) Melancarkan semboyan 3A (Jepang pemimpin, Jepang cahaya dan Jepang pelindung Asia) Melancarkan simpati lewat pendidikan berbentuk beasiswa pelajar. Menarik simpati umat Islam untuk pergi Haji Menarik simpati organisasi Islam MIAI. Melancarkan politik dumping Mengajak untuk bergabung tokoh-tokoh perjuangan Nasional seperti: Ir. Soekarno, Drs. M. Hatta serta Sutan Syahrir, dengan cara membebaskan tokoh tersebut dari penahanan Belanda.

             Selain propaganda, Jepang juga melakukan berbagai tindakan nyata berupa pembentukan badan-badan kerjasama seperti berikut:

Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dengan tujuan membujuk kaum Nasionalis sekuler dan intelektual agar menyerahkan tenaga dan pikirannya untuk mengabdi kepada Jepang. Jawa Hokokai (Himpunan kebaktian Jawa) merupakan organisasi sentral dan terdiri dari berbagai macam profesi (dokter, pendidik, kebaktian wanita pusat dan perusahaan).

              Penerapan sistem Autarki (daerah yang harus memenuhi kebutuhan sendiri dan kebutuhan perang). Sistem ini diterapkan di setiap wilayah ekonomi. Contoh Jawa menjadi 17 daerah, Sumatera 3 daerah, dan Meinsefu (daerah yang diperintah Angkatan Laut) 3 daerah. Setelah penyerahan kekuasaan dari Belanda kepada Jepang di Kalijati maka seluruh daerah Hindia Belanda menjadi 3 daerah pemerintahan militer:

Daerah bagian tengan meliputi Jawa dan Madura dikuasai oleh tentara keenambelas denagn kantor pusat di Batavia (Jakarta). Daerah bagian Barat meliputi Sumatera dengan kantor pusat di Bukittinggi dikuasai oleh tentara keduapuluhlima. Daerah bagian Timur meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusantara, Maluku dan Irian Jaya dibawah kekuasaan armada selatan kedua dengan pusatnya di Makassar.

             Selain kebijakan politik di atas, pemerintah Militer Jepang juga melakukan perubahan dalam birokrasi pemerintahan, diantaranya adalah pembentukan organisasi pemerintahan di tingkat pusat dengan membentuk Departemen dan pembentukan Cou Sang In/dewan penasehat. Untuk mempermudah pengawasan dibentuk tiga pemerintahan militer yakni:

Pembentukan Angkatan Darat/Gunseibu, membawahi Jawa dan Madura dengan Batavia sebagai pusat dan dikenal dengan tentara ke enam belas dipimpin oleh Hitoshi Imamura. Pembentukan Angkatan Darat/Rikuyun, yang membawahi Sumatera dengan pusat Bukit Tinggi (Sumatera Barat) yang dikenal dengan tentara ke dua puluh lima dipimpin oleh Jendral Tanabe. Pembentukan Angkatan Laut/Kaigun, yang membawahi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian dengan pusatnya Ujung Pandang (Makasar) yang dikenal dengan Armada Selatan ke dua dengan nama Minseifu dipimpin Laksamana Maeda.

             Untuk kedudukan pemerintahan militer sementara khusus Asia Tenggara berpusat di Dalat/Vietnam.


             Pada masa pendudukan Jepang perjuangan untuk mencapai kemerdekan dilakukan secara kooperatif (bekerja sama) serta dengan cara sembunyi-sembunyi atau bawah tanah. Adapun organisasi-organisasi buatan Jepang yang digunakan untuk menanamkan nasionalisme Indonesia antara lain sebagai berikut.


a.   Gerakan Tiga A

           

             Gerakan Tiga A dibentuk pada bulan April 1942, dengan ketuanya adalah Mr. Syamsudin. Semboyan Gerakan Tiga A adalah:

1.      Nippon Cahaya Asia,

2.         Nippon Pelindung Asia, dan

3.        Nippon Pemimpin Asia.

          

             Tujuan Gerakan Tiga A adalah menanamkan kepercayaan rakyat bahwa Jepang adalah pelindung dan pemimpin Asia. Namun, rakyat Indonesia telah mengetahui maksud propaganda gerakan tersebut. Karena tidak mendapat sambutan dari rakyat, maka Gerakan Tiga A dibubarkan.



b.   Pusat Tenaga Rakyat (Putera)

          

                Pusat Tenaga Rakyat dibentuk pada tanggal 1 Maret 1943. Pendirinya adalah Empat Serangkai yang terdiri dari Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H. Mas Mansyur. Tujuan Putera adalah memusatkan seluruh kekuatan rakyat untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu.


c.   Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In)


            Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan.